Oleh Ika Yulistiana -Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tumbuh beriringan dengan masa penyiaran agama Islam. Salah satu sistem pendidikan pesantren yang diterapkan di Indonesia adalah Pesantren Muadalah, yaitu pesantren yang termasuk tipologi Pesantren Khalafiyah Ashriyah. Secara terminologi pengertian Muadalah adalah “suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan, baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan keriteria baku dan mutu atau kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka.” Depag RI, 2009. Meskipun kurikulum yang digunakan tidak mengikuti standar kurikulum Depag RI dan Departemen Pendidikan Nasional, akan tetapi pesantren tersebut setara dengan Madrasah Aliyah, melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, dan setara dengan SMA sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pesantren seperti ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Bahkan, dari dua puluh ribu lebih pesantren yang menyebar di seluruh Nusantara, hanya tiga puluh dua yang berstatus muadalah. Seperti KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yaitu Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan TMI Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah yaitu pondok pesantren Al-Amien Prenduan. Dengan sistem muadalah yang diterapkan di lembaga tersebut, justru banyak prestasi-prestasi yang dicapai, dari sektor kelembagaan maupun kesantrian, baik di tanah air maupun di luar negeri. Sebab, sistem yang ketat serta wawasan dan keilmuan yang diajarkan kepada santri-santrinya sangat beragam. Sehingga, santri-santrinya memiliki variabel keilmuan yang bermacam-macam. Seperti wawasan tentang aqidah dan syari’ah Islam, kebahasaan, termasuk juga ilmu-ilmu umum. Akan tetapi, sejauh ini rekognisi pemerintah terhadap institusi-institusi tersebut terbilang sangat minim. Seperti problema yang sering dihadapi para alumninya, yaitu kesulitan untuk melanjutkan study ke Perguruan Tinggi Negeri PTN di tanah air. Alasannya, kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kurikulum pendidikan nasional serta tidak mengikuti Ujian Nasional UN. Melainkan institusi tersebut melaksanakan ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sendiri yaitu EBTA Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Dengan problema yang dihadapi tadi, tidak sedikit alumni pesantren yang menyelamatkan pendidikan keluar negeri terutama di Timur Tengah. Sebab, di negara tersebut kurikulum pendidikan Pesantren Muadalah sudah diakui sejak dahulu. Sehingga alumni pesantren mudah untuk melanjutkan studi di sana. Tidak seperti di Indonesia yang baru merekognisi pada Tahun 2003. Meskipun demikian, sampai saat ini alumni pesantren kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Lalu, bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia yang perhatiannya lebih dominan kepada institusi yang memiliki kurikulum Standar Nasional Pendidikan SNP. Padahal lembaga pendidikan Muadalah juga diakui secara konkret oleh pemerintah, berdasarkan pada undang-undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3 dan 4, serta PP tentang SNP nomor 19 tahun 2005 pasal 93, dengan keputusan bahwa pendidikan di pondok pesantren mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya, selama mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, realita yang terjadi justru tidak sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan. Jika pemerintah tetap konsisten dengan sikap seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi reduksi pada sikap nasionalisme pemuda Indonesia, khususnya para alumni pesantren muadalah, sebagai akibat minimnya toleransi pemerintah terhadap pendidikan mereka. Juga kekecewaan kaum sarungan kepada pemerintah, karena kurangnya rasa tanggung jawab pemerintah atas rekognisi yang mereka berikan serta tidak bisa bersikap adil. Berdasarkan analisis penulis pribadi, salah satu penyebab pemerintah bersikap tidak adil adalah pemerintah kita sudah terprovokasi oleh ajaran-ajaran orang barat yang diadopsi di Indonesia. Seperti yang sedang terjadi di sekolah-sekolah negeri, yang bahan ajarannya hanyalah berupa pengetahuan-pengetahuan umum saja, akan tetapi pendidikan spiritual dan moralitas jarang diterapkan, bahkan tidak diajarkan. Sehingga para pelajar di negeri pertiwi ini tidak karuan’. Pelajaran mengenai Al-Qur’an dan Hadits tidak masuk di sekolah-sekolah formal sehingga generasi muda Islam tidak mengetahui tentang hakekat ajaran Islam, yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dalam beragama. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah agar lebih mempermudah kaum sarungan untuk melanjutkan study ke PTN. Sehingga PTN tidak hanya di didominasi oleh orang-orang yang bereligius minim. Di samping itu, mereka juga gampang menerima ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, sebagai akibat dari religiusitas mereka yang masih minim. Serta, mereka juga mudah terprovokasi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut. Namun, dengan hadirnya kaum sarungan di tengah-tengah mereka, dan seiring kehendak sang khaliq, alumni pesantren akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi saudara-saudara seiman yang paham agamanya masih minim. Yaitu dengan harapan kepada alumni pesantren, untuk memberikan arahan-arahan langsung, atau menolak apabila terdapat doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran agama Nabi Muhammad. Sehingga keberadaan kaum sarungan tadi, dapat menyelamatkan anak bangsa yang relegisiusitasnya tergolong minim. &

Privasiadalah salah satu elemen penting isu perjuangan feminis. Isu privasi menjadi hal genting yang belakangan banyak diperbincangkan. Publik ramai-ramai memprotes aturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) kaitannya dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang dianggap dapat merenggut hak privat hingga kebebasan.

Informasi tentang ijazah pondok pesantren diakui keabsahannya secara legal formal atau hukum dalam kedudukan sebagai surat tanda kelulusan santri pondok pesantren yang dipergunakan untuk melanjutkan atau mendaftarkan diri bekerja di Instansi pemerintah maupun institusi di Indonesia. – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat malam para kiai masyayikh maupun ustadz ustadzah pemilik dan pengelola pondok pesantren dimanapun berada, semoga kesehatan keberkahan dan kesejahteraan meliputi kehidupan panjenengan sekalian. Juga bagi simpatisan wali murid putra putrinya yang saat ini menimba ilmu dan pengalaman spiritual di pesantren atau calon wali santri yang hendak menyekolahkan anak di pesantren, doa yang sama juga terucap kagem panjenengan sedoyo. Ijazah Pesantren dengan Ijazah SD SMP SMU maupun MI MTs MA Saat ini kebanyakan ijazah santri pondok pesantren yang diakui karena lembaga pondok pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan lain pada ponpes. Satuan pendidikan lain ini bisa berbentuk SD SMP SMA yang berada dibawah naungan kemendiknas maupun satuan pendidikan Madrasah baik MI MTs maupun Madrasah Aliyah. alumni pesantren menjadi guru PNS Sehingga pengakuan pemerintah atas ijazahnya adalah ijazah hasil sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren. Bukan ijazah pesantren yang dikeluarkan lembaga. Ijazah Formal Pondok Pesantren Perkembangan menggembirakan terjadi dimulai dengan keberadaan aturan tentang satuan pendidikan Muadalah yang biasa disingkat dengan SPM dimana ijazah yang dikeluarkan bukan sekolah umum SD SMP SMA atau madrasah dibawah Kemenag semisal MI MTs maupun MA. Baca ; Ijazah pendidikan formal pada pondok pesantren Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah atau singkatnya kita sebut dengan Pesantren muadalah dicetak, ditulis dan ditanda tangani oleh pesantren dalam hal ini pengasuh dan atau direktur SPM. Meskipun secara pengadaan blangko, penulisan serta penandatanganan keseluruhannya berada di tangan pesantren, ijazah ini diakui oleh pemerintah sebagai ijazah formal dengan tata cara dan petunjuk tenknik yang sudah digariskan. Ada satu lagi ijazah yang diakui sebagai ijazah formal pada pondok pesantren yaitu Pendidikan Diniyah Formal, suatu lembaga pada pondok pesantren yang dengan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 memiliki posisi sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren formal dan dikuatkan keformalannya dengan undang undang nomor 18 tahun 2019. Dengan keberadaan undang undang nomor 18 tahun 2019 pada bab IV pasal 17 memberikan porsi yang kuat tentang keberadaan pondok pesantren sebagai pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari dasar, menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Adapun lembaga yang disebut sebagai penyelenggara pendidikan formal pada pesantren ada 3 yaitu; PDF pendidikan diniyah formalSPM Satuan Pendidikan Muadalah; danMa’had Aly. Keabsahan Ijazah Pesantren di dunia kerja Bicara realitas kekuatan hukum ijazah pada PDF dan SPM, pada tahun 2020 melalui situs resminya, Lembaga Polisi Republik Indonesia membuka kesempatan bagi lulusan SMA atau yang sederajat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polri. baca Ijazah muadalah dan PDF Pesantren dapat untuk daftar anggota Polri Dalam situs tersebut dimuat secara terperinci yang salah satunya tentang ijazah, disana disebutkan bahwa ijazah Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal pada pondok pesantren dinyatakan memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai pendaftaran polisi. Kans ijazah pesantren diakui di pendidikan umum Bagaimana dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Sama saja dengan pendidikan pada umumnya, karena sudah diakui secara formal maka santri lulusan pesantren pemegan ijazah muadalah maupun pendidikan formal pada pondok pesantren memiliki kesempatan dan kans yang sama dengan pemilik ijazah pendidikan umum. ilustrasi santri sekolah Sudah banyak lulusan pesantren yang mengenyam pendidikan tinggi negeri semisal UGM, UNY, Undip, UNNES IPB IPB dan lain sebagainya bahkan ada yang belajar pada universitas diatas karena mendapatkan beasiswa. Kesimpulan Saat ini pemerintah telah mengakui ijazah pesantren secara langsung melalui undang undang tanpa harus nebeng dengan menyelenggarakan satuan pendidikan umum semisal SMP atau MTs. Dalam kepengurusan izin telah diatur secara jelas dan siapapun dapat mengaksesnya. Yang dimaksud dengan ijazah muadalah diakui pemerintah yaitu ijazah pondok pesantren muadalah yang dikeluarkan oleh pesantren yang telah memiliki izin menyelenggarakan satuan pendidikan muadalah. baca Daftar nama nama pesantren muadalah di Indonesia Kebanyakan santri alumni pesantren dibekali dengan ijazah pendidikan umum semisal SD SMP SMA atau MI MTs MA karena pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan umum. Contoh seperti al irsyad dengan MTs, PPMI Assalaam dengan Ijazah SMU / SMK, al Mukmin Ngruki dengan Ijazah SMP dan lain sebagainya. Contoh pondok pesantren yang menggunakan ijazah muadalah seperti Pondok Pesantren Gontor, sedangkan contoh pesantren dengan ijazah pendidikan diniyah formal yaitu Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo. Demikian informasi tentang keabsahan ijazah pondok pesantren, semoga semakin maju dan jaya. Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

DaftarIsi: Program pesantren muadalahmerupakan sebuah langkah riil dari pemerintah dalam memberikan apresiasi atas kinerja pesantren selama ini, dengan memberikan pengakuan (recognize) pada lulusan pesantren dengan ketentuan-ketentuan sesuai prosedur.

Apa itu ijazah pesantren muadalah? Ringkasnya, ijazah muadalah merupakan ijazah pesantren yang telah disetarakan dengan ijazah sekolah formal milik pemerintah. Pesantren yang mengeluarkan ijazah tersebut disebut Pesantren Muadalah, yaitu pesantren yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah SPM. Jadi bukan menginduk pada kurikulum kemenag atau diknas. Pesantren-pesantren muadalah tersebut tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah FKPM. Melalui FKPM ini pulalah proses penyetaraan ijazah akhirnya bisa terwujud setelah melewati perjuangan yang gigih. Pengertian Ijazah MuadalahRiwayat Ijazah Pesantren MuadalahKurikulum Satuan Pendidikan MuadalahUndang-Undang tentang Pesantren Pondok pesantren di Indonesia tidak terbilang jumlahnya karena terus bertambah tahun demi tahun. Dari sekian banyak pondok pesantren di negeri ini, tidak semuanya berstatus pesantren muadalah. Memang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pondok pesantren untuk mendapatkan muadalah. Untuk mengetahui status muadalah sebuah pondok pesantren, Anda bisa mengeceknya di Kemenag setempat. Sebenarnya, pengertian pesantren muadalah di Indonesia terbagi menjadi dua macam. Jenis pertama adalah pondok pesantren yang lembaga pendidikannya telah disetarakan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri walaupun di dalam negeri belum mendapatkan kesetaraan. Karena itu, lulusannya langsung bisa melanjutkan ke Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah. Ada juga yang sampai ke India, Yaman, Pakistan, dan Iran. Jenis kedua adalah pondok pesantren muadalah yang telah disetarakan dengan SMP/MTs atau SMA/MA di bawah pengelolaan Kemenag RI atau Kemendikbud RI. Jenis kedua inilah yang berhak membuat ijazah muadalah dan diakui pemerintah RI secara resmi untuk menyelenggarakan Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah. Oleh sebab itu pengertian Ijazah muadalah bisa dikatakan dari aspek nomor dua tersebut. Riwayat Ijazah Pesantren Muadalah Proses penyetaraan ijazah pesantren muadalah tidak terlepas dari peran Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai motor penggerak FKPM. Memang, sebagian besar anggotanya merupakan alumni pondok yang berada di Ponorogo tersebut. Awalnya, ijazah pesantren muadalah hanya dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor. Itupun baru didapat Gontor pada tahun 1998 dengan lahirnya SK Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Pada tahun tersebut, ijazah Gontor baru mendapat kesetaraan dari Kementerian Agama. Dua tahun kemudian, barulah Gontor mendapatkan pengakuan kesetaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan lahirnya SK Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 29 Juni 2000. Pengakuan kesetaraan lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor tersebut diperkuat dengan lahirnya Surat Edaran Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 November 2002. Lalu, keputusan semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadikan pesantren secara resmi masuk dalam sub sistem pendidikan nasional. Lalu, dengan terbitnya PP Nomor 32 Tahun 2013, legalitas pesantren tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, sejak saat itu, pondok pesantren sudah memperoleh fasilitas yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya. Sehingga ijazah pesantren muadalah sangat bermanfaat sekali untuk santri. Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Bagaimanakah kurikulum satuan pendidikan muadalah? Pesantren yang menyelenggarakan Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah mengembangkan sesuai dengan kekhasan pesantren. Materinya berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin yang berjenjang dan terstruktur. Jadi, kurikulum satuan pendidikan muadalah tidak mutlak mengikuti kurikulum Kemdikbud yang menyelenggarakan SD, SMP, dan SMA ataupun kurikulum Kemenag yang menyelenggarakan MI, MTs, dan MA. Namun, lulusannya setara dengan sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Kemdikbud dan Kemenag tersebut, sehingga bisa diterima di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prosesnya, Satuan Pendidikan Muadalah terbagi menjadi Satuan Pendidikan Muadalah Ula, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha, dan Satuan Pendidikan Muadalah Ulya. Satuan Pendidikan Muadalah Ula dan Satuan Pendidikan Muadalah Wustha diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar. Sedangkan Satuan Pendidikan Muadalah Ulya diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah. Dalam sistem muallimin, jenjang pendidikan muadalah juga bisa diselenggarakan dalam jangka waktu enam tahun atau lebih. Penyelenggaraannya dengan menggabungkan Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dengan Satuan Pendidikan Muadalah Ulya secara berkesinambungan. Artinya, santri baru bisa mendapatkan ijazah pesantren muadalah setelah menyelesaikan pendidikan selama enam tahun di Undang-Undang tentang Pesantren Dalam perkembangannya, pondok pesantren, khususnya pesantren-pesantren muadalah masih memerlukan undang-undang khusus tentang pesantren agar legalitasnya lebih kuat. Akhirnya, perjuangan FKPM membuahkan hasil dengan terbitnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan terbitnya undang-undang ini, tidak hanya lulusan pesantren muadalah yang diakui oleh pemerintah, tetapi para pendidik dan guru-guru yang terlibat di dalam lembaga pendidikan dengan ijazah pesantren muadalah pun mendapatkan hak yang sama seperti guru-guru di sekolah formal lainnya. Kini, semua pondok pesantren dengan status muadalah sudah bisa mengeluarkan ijazah sendiri yang setara dengan ijazah sekolah formal di Indonesia, walaupun tidak ikut serta dalam ujian nasional atau ujian negara dan sejenisnya. Para santri lulusan yang memiliki ijazah pesantren muadalah dapat langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Bahkan, jika harus berhenti di tengah jalan pun, mereka bisa melanjutkan ke sekolah menengah lainnya, baik setingkat SMP/MTs maupun SMA/MA. Demikianlah ulasan ringkas mengenai ijazah muadalah dan lembaga pendidikan atau pondok pesantren yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan ijazah setara dengan SMP/MTs dan SMA/MA ini. Semoga bisa menghapus rasa penasaran Anda mengenai ijazah pesantren muadalah atau pesantren muadalah. Post Views Iamencatat di Kabupaten Bogor terdapat 1.365 pesantren, terdiri dari 829 pondok salafiyah, 528 ponpes modern dan enam pesantren muadalah. Perda pondok pesantren nantinya menjadi payung hukum bagi setiap Pondok Pesantren agar memperoleh hak yang sama seperti lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Kabupaten Bogor. Iwan menyebutkan, Perda yang tak Sekilas tentang Pesantren Muadalah FKPM Forum Komunikasi Pesantren Muadalah merupakan wadah silaturahim pesantren-pesantren yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah SPM. Pesantren Muadalah Pendidikan Muadalah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. Pesantren Muadalah statusnya setara dengan pendidikan formal lainnya karena walaupun pondok pesantren tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdikbud SD, SMP, SMA atau kurikulum Kemenag MI, MTs, MA akan tetapi lulusan pondok pesantren tersebut dapat diterima diakui di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ula dan/atau satuan Pendidikan Muadalah wustha. Sedangkan Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya. Jenjang Pendidikan Muadalah dapat juga diselenggarakan dalam waktu 6 enam tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan. Dengan muadalah disetarakan, di dalam negeri Indonesia santri lulusan pondok pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kuliah di perguruan tinggi negeri/swasta atau jika berhenti di tengah jalan keluar tetap dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau SMA/MA. Pendidikan Muadalah tersebut setara dengan pendidikan formal lainnya berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Tidak hanya lulusan pesantren yang diakui oleh pemerintah, pendidik atau guru-guru dari pesantren muadalah pun mendapatkan hak yang sama seperti guru-guru dari sekolah formal lainnya. izzatfahd .

x82dhcv536.pages.dev/979

x82dhcv536.pages.dev/722

x82dhcv536.pages.dev/593

x82dhcv536.pages.dev/497

x82dhcv536.pages.dev/122

x82dhcv536.pages.dev/349

x82dhcv536.pages.dev/310

x82dhcv536.pages.dev/632

x82dhcv536.pages.dev/52

x82dhcv536.pages.dev/228

x82dhcv536.pages.dev/162

x82dhcv536.pages.dev/807

x82dhcv536.pages.dev/909

x82dhcv536.pages.dev/20

x82dhcv536.pages.dev/127

daftar pesantren muadalah 2019